Profil dan Peta Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan. Berikut ini adalah daftar nama-nama kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

1. Kecamatan Bobotsari
2. Kecamatan Bojongsari
3. Kecamatan Bukateja
4. Kecamatan Kaligondang
5. Kecamatan Kalimanah
6. Kecamatan Karanganyar
7. Kecamatan Karangjambu
8. Kecamatan Karangmoncol
9. Kecamatan Karangreja
10. Kecamatan Kejobong
11. Kecamatan Kemangkon
12. Kecamatan Kertanegara
13. Kecamatan Kutasari
14. Kecamatan Mrebet
15. Kecamatan Padamara
16. Kecamatan Pengadegan
17. Kecamatan Purbalingga
18. Kecamatan Rembang

GAMBARAN WILAYAH

Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764 Ha yang berdasarkan bentang alamnya terbagi menjadi 2 daerah yakni daerah utara yang cenderung merupakan daerah berbukit & daerah selatan dengan kecenderungan merupakan daerah dataran rendah.

Wilayah purbalingga meliputi ketinggian dari 40 m dari permukaan laut sampai dengan kurang lebih 3000 m diatas permukaan laut ini adalah suatu potensi yang terhampar yang harus kita daya gunakan secara arif dan bijaksana yang sudah barang tentu kesemuanya itu kita arahkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.

Jarak kota Purbalingga dari ibu kota Propinsi Jawa Tengah yakni Semarang adalah 191 km atau ditempuh dengan jalan darat kira-kira 4 jam. Untuk mencapai Yogyakarta dengan perjalanan darat kira-kira 4 jam atau sekitar 200 km sedangkan jarak antara Purbalingga dengan Jakarta kira-kira 400 km dengan waktu tempuh kira-kira 9 jam.

Kabupaten Purbalingga pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, dan disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas.

LAMBANG DAERAH

1.        Bentuk lambang daerah terdiri dari Lukisan dan Pita :

a.         Bentuk perisai melambangkan perlindungan, kekuatan dan alat perjuangan untuk mencapai tujuan dan cita-cita.

b.         Garis tepi perisai yang tebal berwarna biru tua, menggambarkan banyaknya sungai yang mengaliri wilayah Purbalingga, sehingga menjadikan daerah subur dan makmur.

c.         Garis berkelok-kelok yang tidak terputus berwarna biru muda, mencerminkan kegiatan masyarakat Purbalingga yang dinamis dan kreatif dalam mencapai cita-cita dan kesempatan hidup, ibarat aliran sungai yang tidak ada henti-hentinya.

d.        Pita dengan sasanti “PRASETYANING NAYAKA AMANGUN PRAJA” mencerminkan tekad segenap aparat pelaksana untuk membangun daerah dan negara guna lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir, batin dan merata.

2.        Pada perisai terdapat tulisan dan lukisan

 .           Tulisan “PURBALINGGA” berwarna merah diatas dasar putih, mencerminkan sikap keberanian atas dasar kebenaran.

a.         Lukisan senjata Tombak Bermata Delapan, melambangkan kekuasaan dan kebijaksanaan, yang dikiaskan dengan kata PURBA” (Purba atau Wasesa)

§   Tangkai tombak berwarna kuning emas mencerminkan kekuasaan, kebijaksanaan dan sarana mencapai tujuan, cita-cita, kemegahan, kesejahteraan dan keluhuran masyarakat serta daerah.

§   Jumlah mata tombak delapan melambangkan bahwa dalam menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan dan cita-cita selalu berdasarkan kepada kepemimpinan Pancasila, yaitu melaksanakan delapan darma sebagaimana tersirat dalam HASTA BRATA, yaitu : Kismo (bumi), Dahana (api), Samirana (angin), Tirto (air), Akasa (langit), Candra (bulan), Raditya (matahari) dan Kartika (bintang).

b.        Sebatang pohon kelapa yang melambangkan kata “LINGGA” dikiaskan dengan “LUGU – GLUGU” yang berarti batang pohon kelapa.

c.         Lukisan Pancaran Sinar, yang memancar ke 237 arah mempunyai maksud :

§   Mencerminkan sifat dasar ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat Purbalingga yang tersebar di 237 desa/kelurahan.

§   Sinar/Cahaya/Cahya/Ana-Cahya. Kata-kata tersebut dihubungkan dengan kata “CAHYANA” yang artinya adalah nama suatu tempat antara desa makam dan desa pekiringan yang kemudian berkembang menjadi nama suatu wilayah pemerintah (distrik) yang berpusat di Bukateja. Hal ini disamakan arti dengan Teja/Cahyana/Cahya yang berarti sinar. Ini dihubungkan dengan cerita atau babad sejarah Purbalingga.

d.        Lukisan Tiga Pohon Beringin melambangkan tempat bernaung yang kokoh, kuat dan aman, sekaligus melambangkan tiga tempat cikal bakal leluhur masyarakat Purbalingga, yaitu : Ardi Lawet (terletak di daerah cahyana), Onje dan Wirasaba.

e.         Disamping itu ada satu rangkaian lukisan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas :

§   17 bunga kapas

§   Seuntai padi dengan 45 bulir padi

§   Sebuah rumah tikelan dengan lantai bertingkat lima dan 19 wilahan/balok

§   Setangkai tanaman andong dengan 8 helai daun

 

SEJARAH PURBALINGGA

Sebuah nama yang pasti tidak akan tertinggal ketika membicarakan sejarah Purbalingga adalah Kyai Arsantaka, seorang tokoh yang menurut sejarah menurunkan tokoh-tokoh Bupati Purbalingga.Kyai Arsantaka yang pada masa mudanya bernama Kyai Arsakusuma adalah putra dari Bupati Onje II. Sesudah dewasa diceritakan bahwa kyai Arsakusuma meninggalkan Kadipaten Onje untuk berkelana ke arah timur dan sesampainya di desa Masaran (Sekarang di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara) diambil anak angkat oleh Kyai Wanakusuma yang masih anak keturunan Kyai Ageng Giring dari Mataram.

Pada tahun 1740 – 1760, Kyai Arsantaka menjadi demang di Kademangan Pagendolan (sekarang termasuk wilayah desa Masaran), suatu wilayah yang masih berada dibawah pemerintahan Karanglewas (sekarang termasuk kecamatan Kutasari, Purbalingga) yang dipimpin oleh Tumenggung Dipayuda I. Banyak riwayat yang menceritakan tenang heroisme dari Kyai Arsantaka antara lain ketika terjadi perang Jenar, yang merupakan bagian dari perang Mangkubumen, yakni sebuah peperangan antara Pangeran Mangkubumi dengan kakaknya Paku Buwono II dikarenakan Pangeran mangkubumi tidak puas terhadap sikap kakanya yang lemah terhadap kompeni Belanda.

Dalam perang jenar ini, Kyai Arsantaka berada didalam pasukan kadipaten Banyumas yang membela Paku Buwono. Dikarenakan jasa dari Kyai Arsantaka kepada Kadipaten Banyumas pada perang Jenar, maka Adipati banyumas R. Tumenggung Yudanegara mengangkat putra Kyai Arsantaka yang bernama Kyai Arsayuda menjadi menantu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka putra Kyai Arsantaka yakni Kyai Arsayuda menjadi Tumenggung Karangwelas dan bergelar Raden Tumenggung Dipayuda III.

Masa masa pemerintahan Kyai Arsayuda dan atas saran dari ayahnya yakni Kyai Arsantaka yang bertindak sebagai penasihat, maka pusat pemerintahan dipiindah dari Karanglewas ke desa Purbalingga yang diikuti dengan pembangunan pendapa Kabupaten dan alun-alun. Nama Purbalingga ini bisa kita dapati didalam kisah-kisah babad. Adapun Kitab babad yang berkaitan dan menyebut Purbalingga diantaranya adalah Babad Onje, Babad Purbalingga, Babad Banyumas dan Babad Jambukarang. Selain dengan empat buah kitap babat tsb, maka dalam merekonstruksi sejarah Purbalingga, juga melihat arsip-arsip peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang tersimpan dalam koleksi Aarsip Nasional Republik Indonesia.Berdasarkan sumber-sumber diatas, maka melalui Peraturan daerah (perda) No. 15 Tahun 1996 tanggal 19 Nopember 1996, ditetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Purbalingga adalah 18 Desember 1830 atau 3 Rajab 1246 Hijriah atau 3 Rajab 1758 Je.

Peninggalan Sejarah

Selain kekayaan budaya dan beberapa macam upacara tradisional, di Purbalingga terdapat berbagai peninggalan sejarah purbakala. Benda- benda purbakala tersebut tersebar di wilayah Purbalingga, antara lain :

• Batu Lingga

Berada di desa Candinata Kecamatan Kutasari + 8 km dari kota Purbalingga, merupakan penginggalan nenek moyang.

• Gua Genteng

Berada di desa Candinata Kecamatan Kutasari + 8 km dari kota Purbalingga. Gua ini letaknya di lereng bukit terbentuk dari lelehan lava yang membeku, gua ini kadang-kadang dikunjungi oleh orang-orang yang ingin bersemedi.

• Giri Cendana

Berada di desa Kojongan kecamatan Bojongsari + 5 km dari kota Purbalingga. Merupakan makam Bupati Purbalingga yang bergelar Adipati Dipokusumo, Adipati Dipokusumo ini memegang tapuk pimpinan pemerintahan Kabupaten Purbalingga, yaitu Dipokusumo II,III, IV, V dan VI, sedangkan adipati yang pertama adalah Raden Tumenggung Dipayuda III, yang mulai memerintah pada saat ditetapkannya KabupatenPurbalingga pada tanggal 18 Desember 18830.

• Gombangan

Berada di Dukuh Brubahan Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari + 5 km ke utara dari arah kota purbalingga. Merupakan tempat mandi yang berupa sumber mata air dan ramai dikunjungi pada malam hari, terutama pada malam jum?at kliwon. Menurut kepercayaan masyarakat, mata air tersebut dapat memberikan tuah bagi yang mandi ditempat ini dan konon awet muda, dapat mendapatkan jodoh dan naik derajat.

• Sendang / Petirtaan

Berada di desa Semingkir, Kecamatan Kutasari + 7 km dari kota Purbalingga. Sendang ini konon dapat memberikan tuah bagi yang mempercayainya. Di kunjungi pada malam malam tertentu.6. MAKAM KYAI WILAH Berada di desa Karangsari kecamatan Kalimanah + 5 km dari kota Purbalingga. Merupakan tokoh beragama islam yang cukup berpengaruh. Tempat ini sering dikunjungi orang-orang yang ingin mendoakan dan mengharap berkah dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

• Batu Lingga, Yoni dan Palus

Berada di Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon + 14 km dari kota Purbalingga. Merupakan peninggalan pada masa hindu.

• Makam Narasoma

Berada di kelurahan Purbalingga Lor kecamatan Purbalingga9. ARDI LAWET Berada di Desa Panusupan Kecamatan Rembang + 30 km dari kota Purbalingga. Merupakan obyek wisata ziarah, karena sebagian besar pengunjungnya adalah para peziarah yang menginginkan berkah dari syekh Jambu Karang, seorang tokoh penyebar agama Islam di daerah Kab. Purbalingga. Di tempat ini terdapat kuku dan rambut Syekh Jambu Karang yang dikeramatkan. Hari-hari ramai adalah Rabu Pon, karena menjelang malam Jum?at kliwon atau Kamis Wage diadakan upacara buku klambu dan yang paling ramai dikunjungi adalah Rabu Pon Bulan Suro. Untuk mencapai lokasi ke Ardi Lawet dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu : Purbalingga – Bobotsari – Karanganyar – Karangmoncol – Rajawana – Panusupan – Ardi Lawet, atau Purbalingga – Kaligondang – Pengadegan – Rembang – Rajawana – Panusupan – Ardilawet

Tentang Purbalingga

Kabupaten Purbalingga, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat.

Geografi

Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Ibukota Kabupaten Purbalingga berada di bagian barat wilayah kabupaten, sekitar 21 km sebelah timur Purwokerto.

Pembagian administratif

Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purbalingga.

Industri

Di Purbalingga ada banyak industri dengan bahan baku rambut manusia untuk dijadikan bulu mata palsu (eye-lash) atau juga dibuat “wig” atau rambut palsu serta sanggul maupun hair piece yang dipasang untuk memberikan tambahan rambut atau juga high-light secara temporer di rambut kita. Keistimewaan lain adalah industri knalpot yang merupakan transformasi dari industri kuali dan panci tembaga. Knalpot Braling cukup terkenal di kalangan pemilik mobil, sbg alternatif suku cadang murah.

Pariwisata

Wisata alam yang terdapat di kabupaten ini adalah ‘Gua Lawa’ yang terletak di Kecamatan Karangreja, 25 km sebelah utara Purbalingga. Obyek wisata lainnya adalah Desa Wisata Karangbanjar, yakni permukiman tradisional yang juga terdapat kerajinan rumah tangga; dan Monumen Jenderal Soedirman di Kecamatan Rembang.

Objek wisata air Bojongsari (Owabong) juga merupakan objek wisata favorit. Saat ini ada banyak arena bermain yang melengkapi Owabong ini. Di samping kolam renang juga ada kolam arus, arena go-kart, water boom, arung jeram, permainan air dan sebagainya. Benar-benar suatu tempat yang layak dikunjungi.

Pendakian Gunung Slamet dapat dimulai dari Pos Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja. Rute ini termasuk rute paling populer bagi para pendaki.

Museum tempat kelahiran P.B Jenderal soedirman,yang terletak di kec. Rembang.museum tersebut memiliki patung jendral Soedirman,ranjang kayu tempat beliau tidur waktu bayi,perpustakaan,masjid,dan relief kisah kehidupanya

Kuliner

Makanan yang paling dikenal di Purbalingga adalah “mendoan”; ini adalah makanan yang dibuat dari tempe kedele. Istimewanya, pembuatan mendoan diproses mulai dari saat membuat tempenya; jadi mendoan tak bisa dibuat dari sembarang tempe. Tempe mendoan adalah tempe tipis yang dibuat melebar/meluas. Untuk membuat mendoan, tempe ini di beri tepung yang dibumbu garam, ketumbar dan daun bawang. Digoreng sebentar sehingga masih terasa lunak, bila digoreng agak lama akan menjadi tempe “muledi” yang sedikit agak liat. Lebih lama lagi sampai kering maka disebut tempe “keripik”.

Purbalingga juga dikenal sebagai tempat pabrik Slamet, yang memproduksi permen “Davos” sejak tahun 1931, permen ini sangat dikenal sejak zaman dulu. Sroto (di Purbalingga, soto disebut sroto, entah kenapa) juga terkenal, terutama soto kriyiknya. Di sini setelah daging ayam disuwir untuk sroto maka “rongkong”nya (tulang dada)digoreng kering dan disajikan sebagai lauk sroto. Rasanya garing dan kriyik-kriyik, itu sebabnya disebut sroto kriyik. Rasanya, wah ok punya. Ada lagi, makanan camilan yang disebut nopia, asalnya juga dari Purbalingga, sekitar tahun 50 an keluarga Ting Lie Liang memulai usaha bikin penganan nopia yang juga disebut telor gajah. Bantuknya putih dari tepung terigu berisi gula jawa. Sekarang nopia yang lebih dikenal adalah buatan pak Narwan dari Banyumas. Pak Narwan ini adalah mantan karyawan dari pabrik nopia original di Puirbalingga.

Tokoh terkenal

Jenderal Soedirman, jenderal besar pertama di Indonesia. Legenda dalam dunia militer Indonesia, pakar perang gerilya dan terkenal gigih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Syekh Nahrawi al banyumasyi, Beliau adalah seorang ulama yang sangat masyhur di tanah Arab. Beliau banyak mempunyai murid dan bahkan menjadi hakim agung di Arab Saudi (lihat; Islam transformasi; Azyumardi Azra; Gramedia; 1997). Syeh Nahrowi ini wafat pada tahun 1926 di Makkah.

KH Abu ‘Amar, beliau adalah kakak dari Syeh Nahrowi al Banyumasi. KH Abu ‘Amar ini adalah seorang intelektual muslim yang sangat disegani tidak saja pada regional Banyumas akan tetapi juga nasional. Kancah beliau di tingkat nasional bisa ditelusur ketika beliau berteman akrab dengan seorang hakim belanda yang sangat terkenal yaitu Prof. Terrhar. Diskusi yang intens KH ‘Abu ‘Amar ini dengan Terhar ini kemudian memunculkan perlunya sebuah peradilan bagi kaum inderland tersendiri yang terpisah dengan landrat yang ada ketika itu. Peradilan ini hanya diberlakukan buat kaum inderlands yang berhubungan dengan hukum-hukum perdata (Begerlijc Wetbook). Sektor yang diurus oleh peradilan ini meliputi pernikahan, perceraian, hukum waris. Peradilan ini kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama, yang peradilan agama ini telah berkembang sekarang sampai keseluruh persada nusantara. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, pengadilan agama ini sekarang telah menjadi salah satu dari empat peradilan di Indonesia. Dan sekarang pengadilan Agama telah sama kedudukannya dengan pengadilan umum serta dibawah satu atap Mahkamah Agung. Bahkan kewenangan Pengadilan Agama kini telah meluas tidak saja hal-hal yang berkenaan denngan hukum Perdata tapi juga menerima sengketa pidana yang bersifat syariah.

KH Mohammad Ngisom, beliau adalah putra dari KH Abu ‘Amar. Beliau merupakan ulama yang sangat disegani di Nusantara. Beliau pada masa mudanya berdakwah tidak saja di Indonesia tapi juga di Singapura, timur tengah bahkan sampai Rusia. Penuturan secara lisan yang writer himpun menyatakan bahwa ketika beliau di singapura melakukan dakwah sampai hampir puluhan tahun. Sampai kemudian beliau mempunyai istri orang singapura. Tidak hanya itu sekembalinya beliau berdakwah melanglang buana, kemudian beliau juga aktif di partai politik masyumi. Karier politik beliau cukup cemerlang dengan menjadi ketua DPRD Kab. Purbalingga pertama kalinya.

KH R Abdul Mu’in, cucu dari KH Abu ‘Amar. Kemudian ada pula Drs. H Abbas Mu’in MA.

Abdullah Sya’roni, SH., adalah mantan duta besar RI yang berkuasa penuh atas negara syiria, lebanon dan palestina. beliau juga adalah putra asli Kauman Purbalingga, yang juga masih berkait erat keturunan KH Abu’Amar.

KH Ahsin Ma’ruf, beliau ini asalnya dari desa Kertanegara Purbalingga. Masa mudanya beliau habiskan beraktivitas di organisasi keagamaan. Hingga kemudian beliau mewakili Purbalingga untuk duduk di DPRD Propinsi jawa Tengah periode 1971-1977.

H. Supriyadi, beliau berasal dari desa Kalijaran kecamatan Karanganyar. masa mudanya memang telah bergelut dengan dunia politik. Baginya politik itu adalah sesuatu yang sangat mengasikkan. Belaiu adalah putra dari KH Hisyam Amrullah, seorang panutan yang sangat disegani di Purbalingga. KH Hisyam ini merupakan ulama yang sangat pilihan terutama dibidang falaq atau astronomi dan beliau ini juga banyak sekali menciptakan dan telah diterbitkan syair-syair karangan beliau yang berupa puji-pujian. Terakhir beliau menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1984-1989 utusan daerah.

VISI DAN MISI KABUPATEN PURBALINGGA

A.      Visi Pembangunan Purbalingga

Visi Pembangunan Purbalingga adalah “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia / Berakhlaqul Karimah”.

Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap ketergantungan kita terhadap pihak-pihak lain / luar semakin dapat dikurangi. Daya Saing, bahwa daya saing perlu dibangun secara sungguh-sungguh sebagai upaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam menghadapi kehidupan dan penghidupan yang semakin berat dan komplek, terlebih-lebih dengan telah masuknya kita ke era global yang ditandai salah satunya dengan diberlakukannya perdagangan bebas (AFTA, APEC, WTO, dsb).

Untuk itu, mau tidak mau dan suka tidak suka kita perlu melakukan investasi dibidang peningkatan sumber daya manusia/SDM. Dengan SDM yang kuat, Insya Allah kita akan dapat memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat sekaligus hidup sejajar dan bersaing sehat dengan negara-negara lain yang telah terlebih dahulu maju. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaqul Karimah, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perlu ditekankan disini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan dibidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental? spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul karimah.

B.       Misi Pembangunan Purbalingga

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditetapkanlah mission pembangunan sebagai berikut :

a.         Menyelenggarakan Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prima;

b.         Melakukan pemulihan / recovery terhadap kecukupan kebutuhan pokok manusia khususnya pangan, papan dan sandang, selagi masyarakat masih merasakan dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan;

c.         Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia / SDM yang beriman dan bertaqwa kehadhirat Allah SWT, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan;

d.        Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai;

e.         Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui gerakan masyarakat;

f.          Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;

g.         Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun;

h.         Mengembangkan paham kebangsaan dan mendorong berkembangnya kehidupan beragama guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat;

i.           Memperbaiki / menyempurnakan terhadap kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan yang lalu.

KERANGKA STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PURBALINGGA

A.      Kerangka Strategi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Purbalingga yang telah diuraikan diatas, diperlukan kerangka strategis agar proses dan langkah perwujudan visi dan misi dimaksud dapat lebih terarahkan, yakni dengan cara menterpadukan secara harmonis penyelenggaraan tugas pemerintahan, tugas pemberdayaan masyarakat dan tugas pembangunan.

Dengan ditopang 2 (dua) pilar hasil pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik dan upaya pemberdayaan masyarakat khususnya dengan dilibatkannya secara aktif masyarakat dalam tatanan sosial yang berkeadilan, maka penyelenggaraan tugas pembangunan dengan program-program prioritas dan terarah diharapkan dapat mencapai atau mewujudkan visi dan misi pembangunan Purbalingga yang telah ditetapkan.

Adapun Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Tugas Pemberdayaan Masyarakat, dan Tugas Pelaksanaan Pembangunan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.         Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan yang diorientasikan pada :

a.                                     Dikembangkannya kepemimpinan dialogis di setiap tingkatan.

       Kepemimpinan dialogis merupakan pengejawantahan dari sifat kepemimpinan demokratis, dimana pemimpin harus dapat ngemong, ngayomi dan nyukupi, yang berarti bersikap terbuka dan tanggap terhadap tuntutan dan aspirasi serta keluhan masyarakat.

b.                                     Terjalin dan terbinanya hubungan kekuasaan yang proporsional, konstruktif dan harmonis.

       Bahwa sumbu-sumbu kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) harus terkoordinasikan dalam suatu mission untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraannya masyarakat, serta komitmennya dalam pemberantasan KKN. Dimana hubungan kekuasaan tersebut harus berjalan secara proporsional dan konstruktif dengan menghindari adanya tindakan saling intervensi kewenangan.

c.                                     Reorientasi dan revitalisasi pelayanan kepada masyarakat.

       Dalam rangka menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan sikap mental aparat/birokrat dari penguasa atau pangreh menjadi pelayan atau abdi masyarakat. Profesionalitas birokrasi harus diarahkan untuk melayani masyarakat. Pengelolaan kekayaan daerah harus dilakukan secaratransparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, kesejahteraan pegawai negeri perlu mendapat perhatian guna menciptakan aparatur yang bebas dari KKN, bertanggung jawab, profesional, produktif dan efisien.

d.                                    Penyiapan Sumber Daya Manusia / SDM yang berkualitas dan perangkat lunak yang efektif.

       Dengan adanya tekad mewujudkan otonomi yang luas dan utuh pada daerah kabupaten/kota, maka tantangan dan permasalahan pembangunan akan berada ditingkat kabupaten/kota. Untuk itu, kabupaten/kota harus segera menyiapkan SDM yang memadai khususnya dari sisi kualitasnya sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Demikian pula perangkat lunak khususnya yang berupa produk-produk peraturan daerah yang masih bersifat sentralistik / top down perlu segera ditinjau dan ditata kembali untuk mewujudkan pemberdayaan rakyat secara nyata.

e.                                     Mendorong berkembangnya jiwa kewirausahaan di kalangan Aparatur Pemerintah (reinventing government).

       Dengan memperhatikan bahwa kehidupan perekonomian menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilandasi pula dengan jiwa kewirausahaan. Dengan demikian tugas pemerintah daerah tidak hanya siap untuk membelanjakan, akan tetapi harus berupaya keras di dalam me-manage sumber-sumber pembiayaan pembangunan dengan prinsip ekonomi tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.

f.                                      Mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

       Reformasi telah melahirkan tuntutan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan secara transparan dalam arti mementingkan pertanggungjawaban terhadap publik / masyarakat luas. Sedangkan akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan mission suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.         Penyelenggaraan Tugas Pemberdayaan Masyarakat yang diorientasikan pada :

 .                         Penguatan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan.

Bahwa pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di perdesaan maupun perkotaan seperti BPD, LKMD / LMD, PKK, Dasa Wisma, KPD, LSM, lembaga-lembaga perkoperasian dan perekonomian masyarakat perdesaan, diharapkan mampu mengambil peran yang lebih besar dalam proses pembangunan.

a.                                     Berkepihakan kepada masyarakat lemah / miskin.

       Bahwa kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh golongan ekonomi yang lebih siap dan maju. Perbedaan dalam hal pemanfaatan kesempatan ini akan mendorong munculnya perbedaan tingkat kemajuan. Ketidaksamaan dalam mendapatkan kesempatan akan menyebabkan timbulnya masalah pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Dalam menghadapi masalah seperti ini, pemerintah harus memberi perhatian khusus kepada golongan ekonomi yang masih tertinggal. Perhatian khusus itu dapat diwujudkan melalui langkah-langkah strategis yang langsung memperluas akses rakyat kepada sumber daya pembangunan dan penciptaan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemihakan dapat pula diwujudkan melalui penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang lebih diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana guna mendorong pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat.

b.                                     Penyadaran Kode Etik Usaha.

       Untuk memacu arus modal masuk ke daerah, maka perlu segera dimasyarakatkan kode etik usaha yang kondusif dan menarik bagi para pemodal dari dalam maupun luar negeri. Disamping itu, perlu pula digalakkan program kemitraan dan kebersamaan antara pihak yang sudah maju dengan pihak yang belum berkembang. Praktik-praktik monopoli, oligopoli dan praktik perdagangan yang memberatkan rakyat perkotaan maupun perdesaan seperti sistem ijon, rentenir, dan sebagainya harus dihapuskan.

c.                                     Pengembangan iklim dan pola-pola kemitraan.

       Dalam rangka memacu tumbuh dan berkembangnya perekonomian rakyat maka perlu dikembangkan adanya bentuk usaha bersama melalui pendekatan kelompok. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan oleh kelompok penduduk diharapkan dapat mendorong kemandirian yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan pula pola kemitraan antara pihak / golongan yang sudah maju dengan golongan masih belum berkembang melalui program pemagangan, bapak angkat dan sebagainya.

d.                                    Reposisi masyarakat sebagai pemilik pembangunan.

       Bahwa masyarakat disamping sebagai obyek juga sebagai subyek pembangunan. Oleh karenanya pelaksanaan pembangunan bukan monopolinya pemerintah, akan tetapi juga menjadi milik masyarakat. Dalam kaitan ini masyarakat harus dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan bahkan sampai pengevaluasian terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, maka masyarakat akan merasa memiliki hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Hal ini, akan menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

e.                                     Pengembangan paham kebangsaan dan kehidupan yang religius / agamis.

       Bahwa paham nasionalisme/ kebangsaan perlu dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pula dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula norma-norma agama harus menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik beragama memegang peranan sentral dalam membangun karakter bangsa dan masyarakat. Disamping itu, peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diletakkan dalam posisi yang strategis.

f.                                      Membuka akses informasi.

       Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung oleh berbagai sektor, maka diperlukan adanya suatu koordinasi dan networking yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, dan terlebih-lebih pada era globalisasi ini, maka informasi yang menjadi suatu hal yang sangat strategis oleh karenanya pemerintah harus memberikan fasilitas adanya pusat dan jaringan sistem informasi yang dapat menopang pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

3.         Penyelenggaraan Tugas Pembangunan

Disamping Tugas Pemerintahan dan Tugas Pemberdayaan Masyarakat, faktor lain yang harus diperhatikan adalah penyelenggaraan tugas pembangunan yang lebih terarah, meliputi:

 .          Bottom up dan local planning.

Partisipasi berarti perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah maupun masyarakat seperti perangkat daerah / desa, lembaga-lembaga kemayarakatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga-lembaga perekonomian / perkoperasian, lembaga legislatif, dan masyarakat luas. Sedangkan bottom up dan local planning berarti rencana program / proyek pembangunan daerah benar-benar datang/ disusun dari bawah yaitu masyarakat dan berdasarkan pada kondisi serta kebutuhan nyata di lapangan.

a.         Penajaman prioritas pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan pembangunan yang didukung dengan pembiayaan yang terbatas, maka perlu dilakukan upaya penajaman prioritas agar kegiatan pembangunan benar-benar terarah pada penyelesaian permasalahan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat. Disamping itu, perlu diwujudkan pula keserasian dan keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antar daerah, antar desa dan kota, antar pelaku pembangunan, serta antar program daerah dan program pusat. Dengan demikian akan terjadi suatu sinergitas dari seluruh program diberbagai aspek yang kesemuanya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya penajaman prioritas dan keterpaduan program pembangunan pada proses perencanaan pembangunan daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat.

A.       Program Pembangunan Purbalingga

1.        Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya

       Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial Budaya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk meningkatkan usia harapan hidup terutama diarahkan bagi peningkatan perlindungan kesehatan bagi penduduk miskin melalui pemberian fasilitas kemudahan bagi penduduk miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan. Di samping itu, dari sisi kesejahteraan sosial diarahkan dalam rangka perlindungan bagi keluarga miskin melalui penurunan beban pengeluaran keluarga miskin dengan berbagai treatment yang menyentuh langsung kebutuhan pokok keluarga miskin.

       Sebagaimana Bidang Pendidikan, pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial Budaya juga memiliki kedudukan yang strategis. Seiring dengan perubahan paradigma pembangunan manusia pembangunan kesehatan memiliki kedudukan yang sangat strategis karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kualitas manusia. Sedangkan melalui pembangunan kesejahteraan sosial akan memberi perlindungan dan advokasi kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama keluarga miskin melalui pemenuhan kebutuhan hidup pokoknya karena pemenuhan kebutuhan hidup pokok tidak dapat menunggu sampai keluarga miskin tersebut dapat dientaskan dan secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

       Upaya pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan kebutuhan hidup pokok yang dilakukan secara simultan bersamaan dengan berbagai upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat mempercepat upaya penangggulangan kemiskinan atau setidaknya sedikit mencegah agar kondisi keluarga miskin menjadi semakin parah yang dikhawatirkan akan menurunkan keturunan yang lemah sehingga akan mewarisi kemiskinannya. Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial Budaya terutama diarahkan bagi terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera.

2.        Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

       Pembangunan ekonomi meliputi Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan dan Kehutanan, Bidang Perikanan dan Peternakan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perkoperasian, Bidang Penanaman Modal, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Pertambangan, serta Bidang Kepariwisataan.

       Pembangunan ekonomi terutama diarahkan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Untuk itu, maka perlu terus dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas seluruh sektor ekonomi. Meskipun demikian, pembangunan ekonomi tidak semata-mata diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kurang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan maka pembangunan ekonomi terutama diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

       Di samping itu, demi menjamin keberlanjutan petumbuhan ekonomi maka perlu terus diupayakan pergeseran struktur ekonomi yang selama ini masih bertumpu pada sektor pertanian agar dapat terus bergeser ke sektor sekunder dan tersier atau industri dan jasa karena produksi dan produktivitas pertanian pada suatu saat tidak akan dapat ditingkatkan lagi akibat keterbatasan atau bahkan penurunan ketersediaan lahan serta karena kejenuhan input. Untuk itu, maka upaya-upaya pengembangan kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa perlu terus ditingkatkan. Meskipun demikian, pembangunan pertanian juga perlu terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitasnya mengingat peran pertanian yang sangat besar dalam perekonomian daerah karena memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

3.        Program Pembangunan Perdesaan

       Adanya disparitas antar wilayah khususnya antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai konsekuensi dari perbedaan kapasitas dan potensi serta karakteristik antar wilayah yang meliputi kondisi geografis, agroekologi, sosial, ekonomi, demografis, kondisi infrastruktur, serta kondisi alamiah lainnya membutuhkan adanya sinergi dalam pembangunan antar wilayah sehingga kesenjangan antar wilayah dapat dijembatani.

       Ketimpangan yang terlalu jauh antara wilayah perdesaan khususnya yang relatif terpencil dengan wilayah perkotaan apabila tidak segera diatasi dan diberikan perhatian khusus akan menyebabkan kesenjangan kualitas kehidupan masyarakat yang semakin tajam antara masyarakat perdesaan dan perkotaan yang di samping tidak sejalan dengan rasa keadilan juga akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks dikemudian hari.

       Wilayah perdesaan yang merupakan bagian terbesar dari seluruh wilayah kabupaten merupakan barometer keberhasilan pembangunan, artinya pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan telah berhasil ditingkatkan.

4.        Dukungan Program-Program Pembangunan Lainnya secara Sinergis/ Terpadu

       Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan yang multi kompleks dan menyangkut berbagai aspek kehidupan yang oleh karena itu tidak dapat diatasi melalui pembangunan satu bidang atau sektor maupun program, melainkan harus didukung oleh berbagai bidang, program, dan kegiatan pembangunan secara simultan dan bersinergi. Di samping itu, adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan terutama yang berupa dana mengharuskan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

       Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan disamping diperlukan adanya ketepatan alokasi investasi pembangunan juga harus dihindari adanya overlapping, duplikasi, atau bahkan kontradiksi dalam pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan dalam satu bidang maupun antara bidang pembangunan. Sebaliknya dibutuhkan adanya keterpaduan dan sinergi antar kebijakan, program, dan kegiatan maupun antar bidang pembangunan.

  

PETA KABUPATEN PURBALINGGA             

 

Print This Page